Sementara itu, profil angkatan kerja miskin di Maluku didominasi oleh lulusan SD hingga SMA yang sehari-hari menggantungkan hidup pada kail dan jaring. Berapa persen dari 10.000 lowongan itu yang akan diisi oleh anak-anak Tanimbar, Seram, atau Ambon? Jika pemerintah daerah tidak memiliki cetak biru yang radikal untuk menggenjot pendidikan vokasi dan melindungi rantai pasok lokal, groundbreaking 16 Juli lalu hanyalah seremoni pembukaan sebuah “negara dalam negara” (enclave economy).
Kita berisiko mengulang tragedi kutukan sumber daya. Para pekerja ekspatriat dan tenaga ahli dari luar daerah akan datang, tinggal di barak-barak eksklusif, sementara warga lokal hanya menjadi penonton yang mengais rezeki dari membuka warung kopi, menyewakan kos-kosan, atau menjadi tenaga kebersihan. Ketika cadangan gas abadi itu habis puluhan tahun ke depan, investor akan angkat kaki dan meninggalkan Tanimbar dengan lubang raksasa dan ekosistem laut yang rusak, persis seperti yang dialami daerah-daerah ekstraktif lainnya di Nusantara.
Merdeka yang Sebenarnya
Di usia yang ke-81, perayaan kemerdekaan bagi Maluku tidak seharusnya lagi sebatas lomba panjat pinang atau upacara bendera di lapangan Merdeka Ambon. Jika ekstraksi sumber daya alam terus-menerus berjalan tanpa desain keadilan distribusi, maka pembangunan di Maluku tak lebih dari sekadar penjajahan yang berganti seragam. Pemerintah pusat harus berhenti menjadikan Maluku sebagai etalase proyek-proyek seremonial yang mangkrak seperti Ambon New Port, dan berhenti menjual ilusi “puluhan ribu lapangan kerja” dari Blok Masela tanpa adanya afirmasi struktural bagi warga lokal.
