Arikamedia.id, AMBON — Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, mendesak pemerintah daerah segera memastikan besaran rencana pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Benhur menegaskan, ketidakjelasan nilai pinjaman berpotensi mengganggu siklus penganggaran daerah. Karena itu, besaran pinjaman harus segera dipastikan dan ditetapkan melalui mekanisme perubahan APBD.
“Kalau menggantung, dapat mengganggu siklus APBD. Besaran persetujuan nilai pinjaman harus kita pastikan,” tegas Benhur usai rapat paripurna internal DPRD Maluku, Rabu (16/9/26).
Selain membahas pinjaman SMI, DPRD Maluku akan melanjutkan pembahasan sejumlah rancangan perda, termasuk perda tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak serta hak kekayaan intelektual yang diusulkan masyarakat.
DPRD menargetkan seluruh pembahasan perda tersebut dapat dituntaskan tahun ini. *
