Arikamedia.id, AMBON – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon resmi menempuh jalur hukum terkait dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) tidak sah yang diduga melibatkan pihak di luar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Ambon.
Langkah hukum tersebut dilakukan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Ambon dengan menyampaikan surat laporan pengaduan kepada Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease tertanggal 10 November 2026.
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ambon, Hendrik Toisuta, menjelaskan bahwa pengaduan tersebut merupakan tindak lanjut dari konferensi pers Pemkot Ambon pada Senin, 9 November 2026.
Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kewibawaan administrasi pemerintahan, melindungi keuangan negara dan daerah, serta memastikan setiap tindakan yang mengatasnamakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus dijaga melalui pemerintahan yang tertib, transparan, dan berintegritas,” demikian penegasan dalam keterangan pers yang disampaikan Toisuta.
Ia mengungkapkan, terdapat sejumlah pokok persoalan yang disampaikan dalam laporan pengaduan tersebut. Di antaranya, dugaan penerbitan SK tidak sah yang perlu ditelusuri dari aspek keaslian dokumen, kewenangan penerbitan, hingga pihak-pihak yang diduga terlibat.
