Seluruh dugaan yang dilaporkan sepenuhnya diserahkan kepada aparat berwenang untuk diperiksa secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan.
Pemerintah turut menekankan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Di sisi lain, Pemkot Ambon mengajak seluruh insan pers untuk mengedepankan ketepatan informasi serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Penegakan hukum, menurut pemerintah, harus tetap berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak setiap orang.
“Menjaga keabsahan dokumen pemerintahan berarti menjaga kepastian pelayanan dan kepercayaan masyarakat,” demikian penegasan Toisuta.
Pemkot Ambon memastikan perkembangan penanganan persoalan tersebut akan disampaikan secara terbuka kepada publik berdasarkan informasi yang telah terverifikasi. *
