Selain itu, Pemkot Ambon juga meminta adanya pemeriksaan terhadap dugaan kerugian keuangan negara atau daerah yang mungkin timbul akibat penerbitan maupun penggunaan SK tersebut. Namun, keberadaan dan besaran kerugian itu masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan aparat berwenang.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah status pihak yang diadukan. Berdasarkan informasi dalam pengaduan, pihak tersebut bukan merupakan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
Meski demikian, Toisuta menegaskan bahwa proses pengaduan masih berada pada tahapan awal. Bagian Hukum Setda Kota Ambon saat ini masih menunggu disposisi Kapolresta kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur kepolisian.
Tahapan tersebut termasuk kemungkinan pembuatan Laporan Polisi (LP) dan penerbitan surat tanda penerimaan laporan apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi.
Dengan demikian, Pemkot Ambon menegaskan bahwa sejauh ini langkah yang telah dilakukan adalah penyampaian surat laporan pengaduan, sementara penerbitan Laporan Polisi masih menunggu proses dari pihak kepolisian.
Pemkot Ambon juga menyatakan menghormati kewenangan dan independensi aparat penegak hukum dalam menangani persoalan tersebut.
