Oleh: Yanci Latuperissa
(Pemerhati Kebijakan Publik)
Agustus kembali bertamu. Di sepanjang pesisir Teluk Ambon hingga jalan-jalan berdebu di Seram dan Tual, umbul-umbul merah putih dipaksa berkibar menantang angin laut. Negara Kesatuan Republik Indonesia tengah bersolek menyambut usia ke-81. Namun, jika kita menyingkap tirai kemeriahan pesta ini, ada pemandangan yang tak pernah berubah di bumi Raja-raja: raut wajah kemiskinan yang terus menua bersama janji-janji kemerdekaan.
Maluku bukanlah anak tiri, ia adalah anak sulung yang dilupakan. Pada 17 Agustus 1945, saat proklamasi dibacakan, Maluku berdiri tegak sebagai satu dari delapan provinsi pertama yang menopang republik ini. Berabad-abad sebelumnya, cengkih dan palanya adalah magnet yang mendikte peta peradaban dunia, memancing kongsi dagang VOC menancapkan kuku kolonialismenya. Ironisnya, di usia NKRI yang ke-81, penjajahan bentuk baru justru datang dari kebijakan pembangunan Jakarta yang sering kali hanya memandang Maluku sebagai “sapi perah” ekstraktif.
Piring Kosong di Atas Lumbung Emas
Mari membedah anatomi kemiskinan Maluku lewat kacamata angka. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) terus menempatkan Maluku dalam daftar lima provinsi termiskin di Indonesia. Hingga pertengahan 2026, tingkat kemiskinan di Maluku masih betah bertengger di kisaran 15,8 hingga 16 persen. Artinya, lebih dari 290 ribu jiwa penduduk Maluku—sebagian besar nelayan dan petani subsisten—masih hidup dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Pejabat di Jakarta sering kali memamerkan angka pertumbuhan ekonomi Maluku yang diklaim stabil di kisaran 5 persen.
