Tapi, apa arti angka 5 persen di atas kertas jika kue ekonominya tidak pernah dikunyah oleh warga di Maluku? Pertumbuhan itu lebih banyak disumbang oleh konsumsi pemerintah dan investasi padat modal yang keuntungannya terbang kembali ke ibu kota atau negara asal investor. Ini adalah paradoks klasik: masyarakat dibiarkan dehidrasi sementara mereka hidup di tengah lautan air tawar.
Estafet Kepemimpinan: Mengelola Harapan, Merawat Kemiskinan
Jika Jakarta sering disalahkan atas ketimpangan ini, kita tidak boleh bersikap munafik dengan menutup mata terhadap kinerja pemerintahan daerah dari masa ke masa. Perjalanan politik Maluku adalah sejarah tentang pemimpin yang ahli memproduksi wacana, namun lumpuh dalam eksekusi. Mari kita tengok era Karel Albert Ralahalu (2003–2013). Ralahalu memang pantas dihormati sebagai arsitek stabilisasi pascakonflik. Di tangannya, cetak biru Maluku sebagai poros maritim digambar. Pada tahun 2010, ia meletakkan gagasan Lumbung Ikan Nasional (LIN).
Sayangnya, fondasi yang dibangun Ralahalu membentur dinding tebal di Jakarta; gagasannya kandas ditolak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu. Ralahalu berhasil menjaga perdamaian, namun gagal memaksa pusat berinvestasi pada kedaulatan ekonomi warganya. Tongkat estafet kemudian beralih ke Said Assagaff (2014–2019). Di era ini, Maluku diwarnai oleh satire birokrasi yang sulit dilupakan. Ketika BPS menobatkan Maluku sebagai provinsi termiskin ketiga, Assagaff justru dengan bangga berlindung di balik data Indeks Kebahagiaan, berujar, “Biar miskin asal bahagia”. Sebuah pernyataan diplomatis yang menampar nalar kritis publik.
