Assagaff memang berjuang keras merebut hak Participating Interest (PI) 10 persen dari Blok Masela untuk Maluku. Namun di sisi lain, pemerintahannya gagal melakukan diversifikasi ekonomi. Ketika angka kemiskinan tak kunjung turun, Assagaff dengan mudah menuding kebijakan pusat—seperti moratorium penangkapan ikan Menteri Susi Pudjiastuti sebagai biang kerok utama hancurnya ekonomi lokal. Pemimpin silih berganti, namun polanya tetap sama: jika ekonomi mandek, Jakarta adalah kambing hitam yang paling seksi.
APBD yang Sekarat di Tangan Hendrik – Vanath
Puncak dari karut-marut birokrasi ini kini diwariskan ke pangkuan Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath yang memegang tampuk kepemimpinan pada 2025. Mengusung slogan gagah LAWAMENA, pemerintahan ini nyatanya langsung disandera oleh dosa masa lalu dan kebijakan politik hari ini. Maluku saat ini sedang berada dalam kondisi “gagal napas” fiskal. APBD Maluku yang hanya berkisar di angka Rp3,3 triliun, kini habis terkuras untuk mencicil utang peninggalan rezim sebelumnya (Murad Ismail).
Pinjaman ratusan miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang dulu diklaim sebagai solusi pemulihan ekonomi saat pandemi, kini menjadi lintah yang menyedot Rp137 miliar dari kas daerah setiap tahunnya, selama 7 tahun ke depan. Belum lagi tumpukan utang pihak ketiga yang menembus angka Rp72 miliar. Janji kampanye bahwa kedekatan Hendrik dengan Presiden Prabowo akan membawa keistimewaan bagi Maluku, rupanya bertabrakan keras dengan realitas.
