Berbeda ketika saya menjadi Kapolri. Saat itu ada satu komando kepada para Kapolda dan Kapolres. Pagi bisa saya angkat, sorenya bisa saya ganti. Kalau kepala daerah tidak bisa seperti itu,” paparnya. Mengenai kepala daerah yang dewasa ini kerap kali tersandung kasus rasuah, Tito menyatakan bahwa sebagian besar mereka adalah sosok-sosok yang telah berkecimpung lama di dalam dunia politik.
Bahkan, ia menyebut para kepala daerah tersebut “bukan anak kemarin sore” yang harus diawasi kinerja dan kebijakannya setiap saat oleh Kemendagri. “Saya sudah sampaikan, teman-teman kepala daerah itu bukan anak kemarin sore. Rata-rata mereka adalah politisi yang sudah berjuang, pernah ikut kampanye, dikenal publik, dan kita juga tidak bisa mengawasi mereka 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Semua akan kembali kepada diri pribadi masing-masing,” tuturnya.
Lebih lanjut, Tito menyatakan berbagai langkah mitigasi yang telah dilakukan oleh Kemendagri dengan menggandeng instansi-instansi terkait, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat mencegah para kepala daerah melakukan tindakan yang melukai integritas.
Kemendagri juga melakukan pembinaan berupa pemberian masukan, penguatan sistem, termasuk monitoring. “Upaya pencegahan korupsi melalui MCP kita lakukan bersama KPK, BPKP, Kejaksaan, juga dengan Ombudsman. Semua kita lakukan, sistem juga dibuat, pembinaan terus dilakukan. Meskipun ada peristiwa-peristiwa seperti itu, kita tetap melakukan upaya-upaya tersebut, paling tidak untuk mengurangi, tetapi nanti semuanya kembali kepada integritas masing-masing,” lanjutnya.
