Presiden boleh membuat target. Menteri Keuangan yang harus mencari uangnya. Dan ketika uangnya tidak cukup, Menteri Keuangan pula yang pertama kali ditanya. Di sinilah saya melihat tiga wajah dalam satu tahun terakhir. Sri Mulyani adalah wajah pertama. Ia menjaga disiplin fiskal. Ia membuat pasar percaya bahwa pemerintahan Prabowo tidak akan sembrono mengelola APBN. Tetapi pada saat yang sama, ia harus berhadapan dengan pemerintahan yang ingin bergerak lebih cepat dan membelanjakan lebih banyak. Akhirnya Ferrari masuk garasi.
Purbaya adalah wajah kedua. Ia mencoba membawa kendaraan berbeda. Lebih berani, lebih agresif, lebih siap melewati jalan rusak. Tetapi ada satu kesalahan yang mungkin paling mahal bagi seorang menteri: mengucapkan persoalan internal pemerintah di depan publik. Ketika Purbaya mengatakan Danantara keberatan memberikan Rp120 triliun, lalu menyebut Presiden sudah memerintahkan tetapi Danantara menolak, ia membuka dapur kekuasaan. Presiden terlihat memberi perintah, tetapi bawahannya tidak menjalankan. Itu membuat Presiden terlihat tidak berdaya.
Lebih buruk lagi, pernyataan itu membuat pasar panik. Rupiah goyah. Investor cemas. Pasar membaca adanya konflik di dalam pemerintahan. Jadi ada tiga pelanggaran sekaligus: membuka konflik internal, mempermalukan posisi Presiden, dan mengguncang kepercayaan pasar. Satu mungkin masih bisa ditoleransi. Tiga sekaligus. Itu bukan lagi kesalahan komunikasi. Itu alasan untuk disingkirkan. Dan dalam politik, tiga pelanggaran berarti kematian.
