Ia menekankan bahwa reshuffle harus dilakukan dengan kriteria yang jelas dan berbasis kinerja, bukan sekadar kompromi atau pertimbangan koalisi politik. “Menteri-menteri yang bertanggung jawab atas sektor-sektor yang mendapat evaluasi negatif paling tajam, terutama yang berkaitan dengan ekonomi, program MBG, dan Koperasi Desa Merah Putih, harus dihitung untuk reshuffle,” ucap Ari. “Tapi reshuffle yang hanya memindahkan loyalis dari satu posisi ke posisi lain tanpa kriteria kinerja justru akan memperburuk persepsi publik,” tuturnya menambahkan.
Soroti MBG dan Kopdes Merah Putih
Lebih lanjut, Ari mendesak Prabowo untuk mereformasi arsitektur tata kelola program populis seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Ia menyarankan penguatan audit independen, pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan, serta kepastian transparansi anggaran mengingat program tersebut melibatkan dana yang sangat besar. Hal yang tak kalah mendesak, lanjut Ari, adalah penegakan hukum tanpa kompromi. Mengingat penurunan kepuasan di sektor penegakan hukum sangat berbahaya karena menyentuh kepercayaan dasar (basic trust) rakyat kepada negara.
“Presiden Prabowo harus menunjukkan zero tolerance terhadap korupsi di lingkaran dalam kekuasaannya sendiri. Kasus Jampidsus dan korupsi MBG tidak boleh diselesaikan dengan “damai” atau dikendalikan secara politis. Jika KPK dan Kejaksaan tidak diberi ruang untuk bekerja independen, maka kepercayaan publik akan terus merosot,” tegasnya.
