Ariikamedia.id, JOHANNESBURG – Aliansi Demokratik Afrika Selatan, partai terbesar kedua dalam koalisi pemerintahan, mengajukan gugatan ke pengadilan pada hari Senin untuk menantang undang-undang penyitaan tanah yang dikutip oleh Presiden AS Donald Trump ketika memutus bantuan ke negara itu tahun lalu. Kasus ini telah menimbulkan gesekan dengan partai terbesar, Kongres Nasional Afrika, saat negara tersebut bersiap untuk pemilihan kota pada bulan November.
Undang-Undang Pengambilalihan Hak Milik memungkinkan negara untuk menyita tanah demi kepentingan umum, dalam beberapa kasus tanpa memberikan kompensasi kepada pemiliknya, sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki warisan apartheid.
Hal ini telah menjadi subjek perdebatan panjang dan seringkali sengit selama bertahun-tahun, dan disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden Cyril Ramaphosa pada Januari 2025. Hingga saat ini, belum ada lahan yang disita, mengutip Reuters.
Partai DA yang pro-bisnis dan sebagian besar dipimpin oleh orang kulit putih mengatakan bahwa undang-undang tersebut memberi pemerintah “kekuasaan yang tidak jelas dan luas” dan akan menghambat investasi.
ANC MENGATAKAN HUKUM INI ADALAH TONGGAK SEJARAH
ANC pimpinan Ramaphosa, yang dulunya merupakan gerakan pembebasan, mengatakan bahwa undang-undang tersebut merupakan tonggak penting dalam upaya mereka untuk mengubah perekonomian negara yang tidak setara secara rasial, di mana minoritas kulit putih masih memiliki sebagian besar lahan pertanian swasta.
