Mereka yang gagal menghadapi risiko mutasi, hambatan karier, atau pencopotan. Djamari mengaku secara rutin menekankan hal ini setiap kali berkeliling ke daerah, agar peringatan itu tidak berhenti di level pusat.
Pemerintah saat ini memantau enam provinsi prioritas rawan karhutla. Djamari menyebut kondisi masih terkendali hingga awal Agustus 2026, tapi mengingatkan bahwa cuaca musim kemarau membuka potensi kebakaran yang bisa dengan cepat membesar.
Asap karhutla, menurut Djamari, hingga kini belum mengganggu negara tetangga dan pemerintah berkomitmen menjaga agar kondisi itu tidak berubah.
Pesan Djamari sejatinya sederhana tapi berat: di musim kemarau ini, setiap titik api yang dibiarkan membesar bukan hanya merusak hutan ia juga berpotensi membakar karier pejabat yang bertanggung jawab di wilayah tersebut, dilansir dari akun Desas Desus Cerdas. (***)
