Arikamedia.id, JAKARTA – Ada satu kalimat yang diucapkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026, dan kalimat itu langsung mengingatkan pada era kebijakan paling tegas yang pernah diberlakukan dalam penanganan bencana kebakaran hutan di Indonesia: “Keberhasilan Anda mengendalikan karhutla tadi adalah bagaimana karier Anda ke depan.”
Bukan ancaman baru. Ini warisan dari kebijakan yang pertama kali ditampilkan Presiden Joko Widodo pada 2015 lahir dari pengalaman pahit krisis karhutla yang menghancurkan ekosistem, melumpuhkan kesehatan jutaan warga, menutup sekolah berminggu-minggu, dan mengirim kabut asap tebal hingga ke Malaysia dan Singapura.
Ketika itu, Jokowi mempertegas aturan main: Kapolda dan Pangdam yang gagal mengendalikan karhutla di wilayahnya akan dicopot. Kebijakan itu diperbarui kembali pada 2019. Dan Djamari memastikan hari ini bahwa kebijakan tersebut masih berlaku penuh bukan hanya untuk Kapolda dan Pangdam, tapi juga Danrem hingga Kapolres.
Evaluasi kinerja bukan lagi soal laporan tertulis. Standarnya satu: seberapa berhasil seorang pejabat menekan jumlah titik api di wilayahnya.
