Arikamedia.id, AMBON – Persoalan dugaan penyimpangan penerbitan surat keputusan (SK) kenaikan pangkat sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon kini menjadi perhatian serius pemerintah.
Selain menuntut pengembalian kerugian daerah yang mencapai Rp24,6 juta, Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan keterlibatannya.
“Hingga saat ini belum ada pengembalian atas kerugian tersebut. Pemerintah Kota Ambon akan menerbitkan surat perintah pengembalian setelah hasil pemeriksaan dan penetapan temuan resmi diterbitkan” ungkapnya, di Ruang Rapat Vlisingen Balai Kota Ambon, Senin,(9/11/26).
Dengan demikian, pihak yang dinyatakan bertanggung jawab wajib mengembalikan dana tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan, kerugian keuangan daerah akibat proses kenaikan pangkat yang tidak sesuai aturan tidak boleh dibiarkan tanpa penyelesaian. Pengembalian dana menjadi kewajiban bagi pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti harus mengganti kerugian tersebut.
Namun, persoalan ini tidak hanya menyangkut kewajiban mengembalikan uang daerah. Ia juga meminta agar seluruh rangkaian proses penerbitan SK tersebut diperiksa, sehingga tidak hanya guru penerima SK yang menjadi perhatian, tetapi juga pihak-pihak di balik proses pengurusannya, termasuk jajaran internal Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
