Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bagaimana penyimpangan bisa terjadi, sekaligus mengetahui pihak-pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam proses tersebut.
Ia juga menjelaskan, kenaikan pangkat ASN memiliki tahapan dan persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi. Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penetapan Angka Kredit (PAK), misalnya, merupakan bagian dari persyaratan kepegawaian.
Namun, kewenangan mengurus dokumen tersebut tidak serta-merta memberikan hak kepada seseorang untuk mengusulkan ataupun menerbitkan SK kenaikan pangkat.
Terkait kemungkinan keterlibatan maupun kelalaian kepala BKD, Bodewin menegaskan bahwa hal tersebut harus diperiksa secara cermat berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan.
Ia mengingatkan, pengusutan kasus ini tidak boleh hanya menyasar guru penerima SK, tetapi juga harus mengungkap peran setiap pihak di balik proses penerbitannya.
Pemkot Ambon berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara tuntas. Bukan hanya memastikan kerugian daerah sebesar Rp24,6 juta dikembalikan, melainkan juga memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab memenuhi kewajibannya.
Kasus ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan dan memperbaiki pelayanan administrasi kepegawaian agar kejadian serupa tidak kembali terulang. (AM-18)
