Ia juga menyoroti besarnya anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan RPH Tawiri. Karena itu, fasilitas tersebut dinilai harus segera dimanfaatkan dan jangan dibiarkan menjadi aset pemerintah yang tidak produktif.
“Biaya yang sudah dikeluarkan juga fantastis. Kita berharap RPH ini harus difungsikan. Jangan sampai sudah menghabiskan anggaran besar, tetapi kemudian tidak digunakan secara optimal,” katanya.
Ia memahami keterbatasan fiskal daerah membuat Pemkot tidak mungkin melengkapi seluruh fasilitas dalam satu kali penganggaran. Namun, pemenuhan sarana pendukung dapat dilakukan secara bertahap.
Pembangunan pagar RPH Tawiri yang dilakukan tahun ini, kata Harry, dapat menjadi salah satu tahapan awal sebelum fasilitas tersebut benar-benar dioperasikan.
“Kita memahami kondisi fiskal daerah. Tidak mungkin semua fasilitas pelengkap dianggarkan sekaligus. Tetapi bisa dicicil secara bertahap oleh Pemerintah Kota Ambon agar secepatnya RPH ini bisa dipindahkan dan berfungsi secara normal,” jelasnya.
Karena itu, Komisi III meminta Pemkot Ambon menerjemahkan rencana pengoperasian RPH Tawiri ke dalam program dan kegiatan yang jelas.
Kebutuhan anggaran untuk melengkapi fasilitas tersebut juga diharapkan tercermin dalam pembahasan APBD Perubahan maupun APBD murni.
