Suitela mengakui, dengan adanya Surat Himbauan ini tidak berarti Pemkot membesar – besarkan RMS, sebab nyatanya masyarakat juga telah sadar akan perbuatan yang melanggar hukum.
“Sudah menjadi tugas pemerintah daerah untuk terus mengingatkan agar masyarakat tidak terpengaruh dan terprovokasi pada ajakan-ajakan yang menyesatkan dan berakibat hukum,” pungkasnya. (red/mcambon)
Langkah ini mendapat apresiasi luas dari kalangan pendidik. Kepala SD Negeri 2 Bula, Jena Alhamid, menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian Polri…
Sementara itu, Ketua LSM Konsorsium Maluku, Alwi Rumadhan, mendesak DPRD untuk segera memanggil Kapolda Maluku guna membahas penanganan kasus tersebut. Ia menyebutkan,…
Pada kesempatan itu Sapulette menyampaikan 2 poin penting. Pertama, setiap penyelenggara pemerintahan wajib menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan….
“Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar USD 28.000.000,- ditambah bunga 6 persen per…
“Budaya harus dilestarikan. Anak muda Papua jangan pernah malu pakai pakaian adat. Kita ini hidup di tanah yang sangat kaya budaya, jadi…
