Masalah kedua adalah dominasi logika militer atas logika organisasi sipil. Koperasi dibangun atas prinsip demokrasi ekonomi, partisipasi anggota, musyawarah, dan akuntabilitas kolektif, sedangkan organisasi militer dibangun melalui hierarki tegas, kepatuhan, dan komunikasi satu arah.
Jika kultur pelatihan militer terbawa ke dalam tata kelola koperasi, maka ada risiko munculnya gaya kepemimpinan otoritarian, berkurangnya dialog, dan menyempitnya ruang partisipasi anggota. Ini bukan sekadar persoalan gaya, tetapi persoalan institusional karena koperasi yang demokratis membutuhkan manajer yang mampu memfasilitasi keterlibatan anggota, bukan sekadar menjalankan perintah secara top-down (Bersambung).
