Pedoman penyelenggaraan PBAK di berbagai PTKI juga menempatkan DEMA, SEMA, UKM, dan UKK sebagai bagian yang dikenalkan kepada mahasiswa baru sebagai representasi kehidupan organisasi mahasiswa di kampus.
Apabila kepanitiaan PBAK didominasi oleh pegawai rektorat dan dosen, sementara organisasi mahasiswa hanya dijadikan penonton (Keamanan) maka kebijakan tersebut bertentangan dengan semangat regulasi yang menghendaki kolaborasi antara birokrasi dan mahasiswa.
Ironisnya, mahasiswa yang setiap hari menjalankan fungsi representasi, advokasi, kaderisasi, dan pengembangan minat-bakat justru dipinggirkan dalam kegiatan yang secara substansi merupakan gerbang masuk kehidupan kemahasiswaan.
Pertanyaannya sederhana: Bagaimana mahasiswa baru akan mengenal Dema jika Dema tidak diberi ruang mengelola PBAK?
Bagaimana UKM dan UKK akan dikenal jika mereka diposisikan di SK hanya sebagai keagamaan dari kepanitiaan?
Bagaimana nilai demokrasi diajarkan apabila praktik pertama yang diperlihatkan adalah monopoli birokrasi?
PBAK bukan milik rektorat semata. PBAK adalah milik seluruh sivitas akademika.
Tuntutan
Kami mendesak:
Mencabut atau merevisi SK Rektor tentang kepanitiaan PBAK yang tidak memberikan keterlibatan proporsional kepada organisasi mahasiswa.
