DUGAAN korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif tahun anggaran 2021 terus bergulir, persoalan ini dikawal ketat publik termasuk, Perhimpunan Mahasiswa Nusa Ina (Permanusa) yang terus mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) terutama pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Barat (SBB) untuk secepatnya menetapkan tersangka dugaan penggelapan anggaran senilai Rp.2 miliar tersebut.
Koordinator Permanusa, Muhammad Rum Bugis menegaskan bahwa, Permanusa telah melakukan aksi demonstrasi didepan kantor Kejati Maluku beberapa minggu lalu, dengan tuntutan periksa Bendahara Setwan SBB, Rani Tomia dan tuntaskan dugaan korupsi SPPD fiktif tahun anggaran 2021, aksi itu merupakan bentuk keseriusan Permanusa dalam mengawal transparansi kasus ini tanpa ada yang ditutup-tutupi.
”Rani Tomia Bendahara Setwan SBB jangan hanya diperiksa APH soal dugaan SPPD fiktif tahun anggaran 2021, tetapi juga soal dugaan keterlibatan yang bersangkutan ikut mengelola anggaran makan minum Bupati dan Wakil Bupati SBB,” ujar Rum, Senin (24/8/26).
Dugaan keterlibatan Bendahara Setwan SBB ikut mengelola anggaran makan minum di pendopo Bupati Wakil Bupati telah menjadi rahasia umum, dan ada orang yang siap bersaksi bahwa dugaan Rani Tomia, Bendahara Setwan SBB ikut mengelola anggaran makan minum pendopo adalah benar.
