”Permanusa telah mengantongi bukti fisik soal dugaan korupsi SPPD fiktif tahun 2021 senilai Rp.2M dan juga anggaran makan minum pendopo Bupati yang dianggarkan Rp.80 juta per-bulan, dan Wakil Bupati Rp.60 juta per-bulan,” katanya.
Karena itu, APH didesak untuk segera tuntaskan kasus dugaan korupsi SPPD fiktif tahun anggaran 2021 yang diduga melibatkan Bendahara Setwan SBB, Rani Tomia dan juga periksa yang bersangkutan soal anggaran makan minum pendopo Bupati dan Wakil Bupati SBB. *
Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengukur sejauh mana OPD pengumpul PAD mampu mengoptimalkan setiap potensi penerimaan yang menjadi kewenangannya. Hal ini penting dilakukan…
Dukungan tersebut juga tidak terlepas dari hasil pemantauan DPRD terhadap pelaksanaan MBG di sejumlah lokasi. Dari hasil pemantauan, ditemukan beberapa dapur MBG…
Kepala Rutan Kelas IIA Ambon, Meta Putra, menjelaskan bahwa kondisi tersebut membuat jumlah penghuni telah melebihi daya tampung sebanyak 70 orang, atau…
Dengan sinergi tersebut, masyarakat dapat menyelesaikan urusan hukum perkawinan sekaligus memperoleh kelengkapan dokumen kependudukan dalam satu rangkaian pelayanan. “Dalam satu waktu dan…
Pedoman penyelenggaraan PBAK di berbagai PTKI juga menempatkan DEMA, SEMA, UKM, dan UKK sebagai bagian yang dikenalkan kepada mahasiswa baru sebagai representasi…
