Perhimpunan Mahasiswa Nusa Ina (Permanusa) lewat koordinator lapangan (Korlap) Adly, Senin (3/8/26), menegaskan bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) harus lakukan pemeriksaan terhadap bendahara dewan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), sebab beredar rumor di masyarakat yang bersangkutan diduga kebal hukum.
Hal ini ditegaskannya dalam seruan aksinya, Bendahara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten SBB Rani Tomia dijuluki masyarakat sebagai Ibu bendahara abadi, hal itu karena yang bersangkutan menjabat sebagai bendahara dewan telah puluhan tahun, kendati nama yang bersangkutan beberapa kali muncul dalam dugaan korupsi miliaran rupiah.
Pada tahun 2015 Rani Tomia telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku terkait dugaan korupsi perjalanan dinas di lingkup sekretariat DPRD Kabupaten pada tahun anggaran 2013 yang merugikan keuangan daerah senilai 1,7 miliar, namun progres dan transparansinya sampai hari ini tidak diterima masyarakat.
Kini, nama Rani Tomia kembali muncul dengan dugaan ikut mengelola anggaran makan minum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten SBB yang keluar dari tupoksinya selaku bendahara dewan dan menabrak peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
