Akan tetapi, setiap kebijakan pembangunan harus dievaluasi bukan hanya berdasarkan manfaat ekonomi dan target produksi, melainkan juga berdasarkan konsekuensi ekologis dan sosialnya.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui kebijakan terkait bioenergi dan keberlanjutan kelapa sawit menjadi salah satu rujukan penting untuk menilai arah pengembangan energi berbasis bahan baku nabati.
Dalam konteks ini, pemerintah harus memastikan bahwa pengembangan bioenergi tidak mendorong pembukaan lahan yang merusak hutan, mengabaikan perlindungan ekosistem, atau memperlemah pengawasan terhadap praktik perkebunan.
Perlu ditegaskan bahwa program bioenergi berbasis sawit tidak secara otomatis menyebabkan karhutla. Namun, apabila peningkatan kebutuhan bahan baku tidak disertai tata kelola perkebunan yang ketat, transparansi rantai pasok, perlindungan kawasan hutan, dan penegakan hukum, tekanan terhadap lingkungan berpotensi meningkat.
Karena itu, evaluasi kebijakan bioenergi harus menjawab beberapa pertanyaan mendasar.
Pertama, apakah kebutuhan bahan baku dipenuhi melalui sistem produksi yang bertanggung jawab dan dapat ditelusuri?
Kedua, bagaimana pemerintah memastikan bahwa pengembangan perkebunan tidak menyebabkan kerusakan ekosistem atau pembukaan lahan yang melanggar ketentuan?
