Arikamedia.id, AMBON – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Maluku, Suanty Jhon Laipeny, menilai koordinasi dan diplomasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat menjadi langkah penting untuk memperjuangkan kebutuhan pembangunan di wilayah kepulauan, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Bukan saja soal deviasi kapal perintis, tetapi kelistrikan bagi warga di wilayah 3T dan pegunungan juga menjadi perhatian serius kami di legislatif bersama eksekutif,” ujar Laipeny, Jumat (21/8/26).
Dijelaskan, kunjungan kerja ke Jakarta tidak hanya membahas persoalan transportasi laut, tetapi juga kebutuhan listrik masyarakat di wilayah 3T dan kawasan pegunungan.
Menurut dia, sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat turut membuahkan alokasi anggaran sekitar Rp9 triliun dari PT PLN (Persero) untuk pengembangan sektor kelistrikan di Maluku dan Maluku Utara.
“Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan, pegunungan dan pulau-pulau terpencil,” ujarnya.
Harapnya, kebijakan tersebut dapat mengakhiri ketergantungan sebagian masyarakat terhadap sumber penerangan sederhana seperti lampu petromaks.
