Arikamedia.id, AMBON – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menghadapi keterbatasan anggaran dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2027. Di tengah kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik, belanja daerah justru turun 16,64 persen menjadi sekitar Rp1,08 triliun.
Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon di Ruang Rapat Paripurna, Selasa,(18/8/26).
Rapat tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Pemkot Ambon dan DPRD terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027.
Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menjelaskan, penyusunan anggaran 2027 mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional, terbatasnya dana transfer dari pemerintah pusat, pertumbuhan lapangan kerja yang belum sebanding dengan jumlah pencari kerja, serta masih adanya masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan.
Pendapatan Rp1,13 Triliun dalam rancangan APBD 2027, pendapatan Kota Ambon diproyeksikan sekitar Rp1,13 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp247,56 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp886,94 miliar.
Sementara itu, belanja daerah dianggarkan sekitar Rp1,08 triliun, turun 16,64 persen dibandingkan anggaran sebelumnya yang mencapai sekitar Rp1,29 triliun. Penurunan tersebut membuat pemerintah harus lebih cermat menentukan program yang akan dibiayai. Anggaran diprioritaskan untuk kebutuhan yang benar-benar penting dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
