Belanja daerah terdiri atas belanja operasional sebesar Rp925,70 miliar, belanja modal Rp54,43 miliar, belanja tidak terduga Rp7,55 miliar, serta bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp91,06 miliar. Rp55,6 Miliar untuk Bayar Utang Kewajiban pembayaran utang juga menjadi bagian dalam pembiayaan APBD 2027.
Penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp1,1 miliar, yang berasal dari sisa anggaran tahun 2026. Sementara pengeluaran pembiayaan mencapai Rp56,87 miliar.
Dari jumlah tersebut, Rp1,25 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal daerah dan Rp55,6 miliar untuk membayar pokok utang yang jatuh tempo. Besarnya kewajiban pembayaran tersebut membuat pemerintah perlu memastikan utang dapat dilunasi tanpa mengganggu pembiayaan program yang menjadi prioritas.
Meski demikian, Wattimena menyampaikan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam KUA APBD 2027 tetap disusun secara berimbang. Ekonomi Ditargetkan 5,16 Persen, Pengangguran 13 Persen. Selain keterbatasan anggaran, pemerintah juga menghadapi tantangan ekonomi dan sosial, terutama persoalan lapangan kerja.
Wattimena menyampaikan, pertumbuhan lapangan kerja belum sebanding dengan jumlah pencari kerja. Kondisi tersebut berpotensi menambah jumlah masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan.
