Oleh : Bung Tomson (Pengamat Kebijakan Publik).
Muncul kabar bahwa Pemerintah Provinsi Maluku telah mengusulkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendirikan 5 BUMD baru. Di atas kertas alasannya mulia: mengoptimalkan potensi daerah, mendongkrak PAD, dan menciptakan lapangan kerja. Tapi mari kita berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur: Apakah ini memang waktu yang tepat? Dan untuk siapa sebenarnya 5 BUMD ini. Karena di saat yang sama, kita mendengar imbauan lain: “Rakyat harus hemat. Pemerintah fokus bayar utang.”
Dua narasi ini bertabrakan. Dan tabrakan itu memunculkan satu pertanyaan yang paling menyakitkan: Apakah ini visi pembangunan, atau ini skema bagi-bagi porsi jabatan untuk mantan Tim Sukses?
KONTEKS YANG TIDAK BISA DIABAIKAN
. APBD Sedang Ketat : Seluruh OPD diminta efisiensi. Anggaran perjalanan dinas dipangkas, belanja modal ditunda. Alasannya: fokus bayar cicilan utang dan jaga fiskal.
. BUMD Eksisting Banyak Sakit : Laporan BPK dan DPRD berkali-kali menyoroti BUMD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ada yang rugi bertahun-tahun, laporan keuangan terlambat, dan tidak memberi dividen signifikan.
. Arahan Pusat: Efisiensi : Pemerintah Pusat saat ini mendorong semua daerah untuk tidak menambah struktur baru yang tidak produktif.
