Menurutnya, Kejati Maluku berkomitmen untuk melaksanakan proses penegakan hukum secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya terhadap pengelolaan keuangan negara yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Perkembangan lebih lanjut mengenai penanganan perkara ini akan disampaikan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)
Arikamedia.id, AMBON — Dugaan persoalan anggaran perjalanan dinas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku dengan nilai temuan sekitar Rp6,4 miliar mendapat sorotan dari…
JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan siap mengikuti dan membantu proses hukum yang dilakukan…
Selanjutnya, agenda penyerahan jawaban para pihak dijadwalkan pada 22 September, dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan pada 23 September. Sementara itu, Rapat Permusyawaratan Hakim…
Atikamedia.id, AMBON – Komisi III DPRD Maluku membuka kemungkinan turun langsung ke Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, untuk memeriksa proyek sanitasi yang…
Arikamedia.id, AMBON — DPRD Kota Ambon mendesak aparat segera menindaklanjuti dugaan kembali maraknya aktivitas prostitusi di kawasan Tanjung Batu Merah. Ketua DPRD Kota…
