Kata Arie, pemerintah daerah menyusun kebijakan yang mewajibkan adanya program pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kompetensi bagi putra-putri Maluku agar mampu mengisi posisi strategis, termasuk sebagai tenaga ahli dan staf profesional.
Pembangunan lanjutnya, tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila pengelolaannya lebih banyak didominasi tenaga kerja dari luar daerah.
Politisi PKB dapil kota Ambon ini menilai proyek strategis yang akan berkembang di Maluku merupakan peluang besar setelah puluhan tahun dinantikan.
“Kalau orang luar yang datang mengatur daerah kita, sementara masyarakat Maluku hanya menjadi penonton atau pekerja kasar di tanah sendiri, tentu itu bukan tujuan yang kita harapkan,” tegasnya.
Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diminta menyatukan visi agar kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berjalan selaras. *
