Aspek Demokrasi koperasi
Kritik paling tajam terhadap model pelatihan militer terletak pada implikasinya bagi demokrasi koperasi. Subarsono dari UGM menilai bahwa pendekatan militer dalam program sipil seperti KDMP berpotensi menggeser budaya koperasi dari partisipasi ke komando (Suara.com; Juni 2026). Pandangan ini penting karena koperasi bukan sekadar unit usaha, melainkan institusi ekonomi-sosial yang hidup dari legitimasi anggota dan praktik musyawarah. Bila manajer dibentuk melalui logika kepatuhan vertikal, maka orientasi pelayanannya bisa bergeser dari kepentingan anggota menuju efisiensi semu yang dikendalikan dari atas.
Secara teoritis, kepemimpinan demokratis lebih sesuai untuk organisasi berbasis partisipasi karena mendorong keterbukaan komunikasi, keterlibatan anggota, dan penerimaan terhadap ide baru. Sebaliknya, gaya komando cenderung menekan inisiatif dan inovasi karena bawahan terbiasa menunggu instruksi, bukan berkontribusi melalui gagasan. Dalam konteks KDMP, hal ini sangat berbahaya karena koperasi desa justru membutuhkan kreativitas lokal, adaptasi pasar, dan kemampuan membaca kebutuhan anggota secara kontekstual.
Aspek Keselamatan dan Etika
Persoalan lain yang tidak dapat diabaikan adalah aspek etika dan keselamatan peserta. Laporan media menunjukkan bahwa selama pelatihan tersebut telah terjadi korban jiwa, dan hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai proporsionalitas metode serta standar perlindungan peserta.
