Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menegaskan bahwa informasi yang berkembang di sejumlah pemberitaan maupun media sosial yang menyebut penanganan perkara tersebut mandek tidak sesuai dengan fakta penanganan yang dilakukan oleh Bidpropam Polda Maluku.
“Polda Maluku memastikan bahwa penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan salah satu anggota Bidokkes Polda Maluku tersebut tetap berjalan sesuai prosedur. Saat ini seluruh proses pemeriksaan telah selesai dan telah diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Hari Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang akan dilaksanakan pada 29 Juli 2026. Dengan demikian, informasi yang menyebut perkara ini berhenti atau tidak diproses adalah tidak benar,” tegas Kombes Pol. Rositah Umasugi.
Kabid Humas menegaskan bahwa Polri memiliki sistem pengawasan internal yang bekerja secara profesional dalam menangani setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggotanya, baik pelanggaran disiplin, kode etik profesi, maupun dugaan tindak pidana.
“Komitmen Kapolda Maluku sangat jelas, yakni tidak memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan anggota. Seluruh proses akan dilaksanakan secara objektif, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila dalam sidang terbukti melakukan pelanggaran, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Ini merupakan bentuk keseriusan Polri dalam menjaga integritas organisasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” ujarnya.
