Pakar ketenagakerjaan menjelaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh upah sesuai perjanjian kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, hubungan kerja juga harus didasarkan pada kontrak yang jelas dan transparan, sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat dipahami dengan baik.
Dengan tidak responsif manager perusahaan, ini menggambarkan tidak pentingnya hak-hak karyawan, kelangsungan hidup karyawan tidak terjamin oleh BPJS. dan dianggap ini hal yang lumrah. **
Kunjungan tersebut sekaligus mempertegas potensi wisata berbasis alam dan masyarakat di Kepulauan Aru. Hutan, mangrove, pesisir, habitat burung, hingga budaya masyarakat menjadi…
Menanggapinya, Vanath menambahkan, penanganan persoalan perempuan dan anak harus diterjemahkan dalam program pemerintah dan didukung melalui penganggaran. “Kalau menyangkut perempuan dan anak,…
Arikamedia.id, AMBON – Total pinjaman Pemerintah Provinsi Maluku sebesar Rp269 miliar dari Bank Maluku Rp95 miliar dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)…
Ia menyebut konsolidasi telah dilakukan di sejumlah daerah dan memperkirakan 50.000-100.000 orang dapat hadir dalam aksi tersebut. Khusus Jawa Barat, disebut ada…
Sebagai perempuan berhijab, Anis ingin menunjukkan bahwa hijab bukan penghalang untuk meraih prestasi. Ia berharap pencapaiannya dapat menjadi inspirasi bagi perempuan lainnya…
