Baginya, transportasi bukan sekadar sarana mobilitas, tetapi menjadi faktor strategis yang menentukan kelancaran distribusi barang, akses pasar, hingga peningkatan daya saing produk UMKM.
Karena itu, IWAPI MBD meminta DPD IWAPI Provinsi Maluku memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan instansi terkait guna mendorong kebijakan yang dapat menekan biaya logistik, meningkatkan akses transportasi, serta memperlancar distribusi produk unggulan dari wilayah kepulauan.
Dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
Selain menyampaikan aspirasi tersebut, DPC IWAPI Kabupaten MBD juga menerima Laporan Pertanggungjawaban Ketua DPD IWAPI Provinsi Maluku.
Pihaknya berharap kepengurusan IWAPI periode mendatang semakin responsif dalam memperjuangkan kebutuhan anggota, khususnya pelaku usaha perempuan di daerah kepulauan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Bagi IWAPI MBD, penguatan UMKM tidak cukup dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan semata.dibutuhkan dukungan kebijakan yang berpihak pada daerah kepulauan, terutama melalui pembangunan konektivitas yang lebih baik agar pelaku usaha memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang.
