Peringatan itu juga ditujukan kepada pengelola BUMN, BLUD, dan pegawai Pemprov Jateng, untuk tidak menyalahgunakan wewenang.
Sementara itu, dia menyampaikan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang masih menunggu perkembangan proses hukum dari KPK. ***
Arikamedia.id, JAKARTA – Ketidakhadiran Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam rapat Komisi II DPR pada Selasa, 15 September 2026, menjadi sorotan setelah KPK…
Di tengah munculnya informasi tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk ikut memeriksa dugaan bisnis rokok ilegal yang disebut berpotensi menyebabkan kerugian…
Post Views: 22 Baca Juga Keranda di PN Ambon, KAT Desak Penanganan Sengketa Eks Hotel Anggrek Transparan
Arikamedia.id, AMBON — Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, mendesak pemerintah daerah segera memastikan besaran rencana pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur…
“Jangan sampai anak-anak kita berhenti bermimpi hanya karena orang tuanya tidak mampu. Pemerintah harus hadir dan memastikan mereka tetap punya kesempatan untuk…
