Luthfi mengatakan, sosialisasi dan komitmen pakta integritas telah ditandatangani oleh para bupati/wali kota.
Namun kasus OTT KPK masih terjadi.
“Pakta Integritas sudah, saya kumpulin ponsel-nya di luar saya ajari, sudah. Tapi tetap namanya menungsa, menus-menus kakehan dosa (manusia tempat salah dan dosa–Red), ya tetap (korupsi),” lanjutnya.
Dia mengaku, belum mengetahui program apa lagi yang perlu dilakukan agar benar-benar efektif untuk menjaga integritas.
“Apa meneh ya kira-kira sing urung iki (Apa lagi yang belum dilakukan?) Sudah capek, habis selesai kita kumpulin lagi, kita kumpulin lagi, tidak bisa. Semuanya ya tinggal sluman slumun slamet, sapa sing kena,” kata dia.
Luthfi menyebut, tindak pidana korupsi itu dapat diproses langsung oleh KPK, jika sudah ada cukup bukti.
“Jadi nggak ada bupati, tapi perseorangan. Perseorangan ini siapa? Ya pelaku yang memenuhi kriteria bukti cukup, seseorang dianggap sah dilakukan OTT oleh KPK,” imbuhnya.
No titip-titip, No jasa penitipan
Lebih lanjut, dia kembali mengingatkan para kepala daerah agar tidak melakukan jual-beli jabatan atau gratifikasi dalam bentuk apa pun.
“Tak tambahi tagline jabatan kita, ‘No titip-titip, no jasa penitipan’. Tidak ada titip dan tidak ada pakai jasa penitipan terkait jabatan. Kalau ada, jangankan KPK, saya sendiri yang akan menindak kalau sampai coba-coba menggunakan uang, apalagi bayar,” tegasnya.
