Di sisi lain, Linda juga menyayangkan tidak hadirnya anggota legislatif perempuan tingkat Provinsi Maluku maupun Kota Ambon dalam forum konsolidasi tersebut, meskipun telah diundang.
Padahal, menurutnya, dukungan legislatif sangat dibutuhkan untuk mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak.
“Kami berharap dapat bertemu dan berdiskusi dengan para legislator perempuan, baik di tingkat kota maupun provinsi, agar isu-isu perempuan mendapat perhatian yang lebih serius,” ujarnya.
GBPM juga berencana menghidupkan kembali gagasan Kampus Perempuan Parlemen sebagai upaya memperkuat kapasitas perempuan sekaligus mendorong peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik menjelang Pemilu 2029.
Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif saat ini mengalami penurunan sehingga diperlukan konsolidasi dan penguatan kapasitas sejak dini agar perempuan memiliki ruang yang lebih besar dalam proses pengambilan kebijakan.
“Kami ingin memastikan suara dan kepentingan perempuan semakin terakomodasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan di masa mendatang,” pungkasnya. (AM-18)
