Arikamedia.id, AMBON – Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan merupakan hak yang melekat, melainkan dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah. Ada informasi yang disampaikan Sekda Maluku berbeda dengan Kepala Keuangan. Masyarakat maupun ASN perlu memahami bahwa TPP itu tidak melekat pada ASN. TPP dibayarkan berdasarkan kemampuan daerah.
Kondisi yang sedang dihadapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku saat ini adalah keuangan daerah yang belum stabil. Karena itu, pembayaran TPP harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Anggota Komisi II DPRD Maluku, Ari Sahertian, meminta ASN memahami situasi tersebut. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa Gubernur Maluku telah menyampaikan komitmen untuk tetap memenuhi hak-hak ASN setelah kondisi keuangan daerah membaik.
“Harapannya mekanisme keuangan ditata dengan baik sehingga hak-hak PNS terkait TPP bisa dibayarkan. Mungkin tidak sekaligus, bisa dua bulan atau tiga bulan, sesuai kemampuan daerah,” ujarnya, kepada jurnalis di Gedung DPRD Maluku, Senin (3/8/26).
Jelasnya, ketentuan mengenai TPP telah diatur dalam peraturan pemerintah yang menegaskan bahwa pemberian TPP bergantung pada kemampuan keuangan daerah.
