Arikamedia.id, AMBON – Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bidang Negosiasi, Diplomasi, dan Kerjasama Mineral dan Batubara, Michael Wattimena, menegaskan bahwa pemerintah saat ini memberikan perhatian serius terhadap sektor pertambangan dan penegakan hukum, termasuk terhadap aktivitas pertambangan di Gunung Botak, Maluku.
Dalam penyampaiannya, Michael menyebut bahwa apa yang disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum (Gakkum) merupakan bagian dari arahan pemerintah pusat dan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola sektor energi dan sumber daya mineral.
“Indonesia sudah 80 tahun merdeka dan Kementerian ESDM hadir sepanjang perjalanan kemerdekaan itu. Kita telah melewati tiga fase pemerintahan, yakni Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Pada era reformasi sendiri telah ada 13 menteri yang memimpin ESDM serta dua pelaksana tugas,” ujarnya di Rektorat Unpatti Poka Ambon, Rabu (24/6/26).
Menurut Michael, salah satu langkah penting yang terjadi pada masa kepemimpinan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia adalah terbentuknya Direktorat Penegakan Hukum di lingkungan Kementerian ESDM, yang dipimpin putera terbaik Maluku Dr. Jeffri Huwae.
Ia menilai pembentukan direktorat tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat pengawasan dan penegakan aturan di sektor pertambangan dan energi.
