Arikamedia.id, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Maluku terus memperjuangkan keterlibatan masyarakat dan pengusaha lokal dalam pengelolaan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru.
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan bahwa masyarakat daerah penghasil harus menjadi bagian utama dan turut menikmati manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam.
Komitmen tersebut disampaikan Lewerissa dalam Rapat Koordinasi Lintas Lembaga terkait penataan dan pengelolaan tambang Gunung Botak di Ruang Palapa, Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Rapat tersebut membahas sinergi pemerintah pusat dan daerah menjelang kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI ke Maluku pekan depan, sekaligus menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
Dalam kesempatan itu, Lewerissa menekankan bahwa penataan Gunung Botak tidak boleh hanya berorientasi pada penertiban kawasan, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia mendorong pemerintah pusat menghadirkan kebijakan afirmatif yang membuka ruang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengusaha lokal untuk terlibat dalam rantai pengelolaan pertambangan.
