“Masyarakat Maluku jangan sampai hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri yang memiliki sumber daya alam berlimpah. Apa pun skema pengelolaan yang nantinya diputuskan oleh negara untuk Gunung Botak, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha lokal wajib dilibatkan secara aktif,” tegas Lewerissa.
Gubernur juga mengajukan tiga poin penting kepada pemerintah pusat. Pertama, apabila kemampuan permodalan BUMD belum memadai, BUMN yang mendapat mandat mengelola tambang diharapkan membangun kemitraan dengan pengusaha lokal Maluku.
Kedua, pemerintah daerah perlu memperoleh ruang optimal dalam menjalankan kewenangannya, terutama terkait rekomendasi perizinan lingkungan dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ketiga, diperlukan skema Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan yang adil dan transparan agar daerah penghasil memperoleh manfaat yang sepadan dengan kontribusinya terhadap sektor pertambangan nasional.
Sementara itu, Pangdam XV/Pattimura dan Kapolda Maluku melaporkan bahwa kawasan Gunung Botak telah disterilkan dari aktivitas penambangan tanpa izin.
Aparat TNI dan Polri telah melakukan penyisiran, menutup akses masuk, serta mendirikan pos pengamanan guna mencegah kembali beroperasinya aktivitas tambang ilegal.
