Kedua institusi tersebut juga menyatakan dukungan terhadap penataan kawasan dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga proses penertiban dapat berjalan tertib serta meminimalkan potensi gejolak sosial di Kabupaten Buru.
Di sisi lain, perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menekankan pentingnya memastikan kawasan tambang terbebas dari sisa material maupun peralatan penambangan ilegal sebagai bagian dari upaya pemulihan dan pengendalian kawasan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D., Wakil Menteri Pertahanan RI Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan, Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, Kapolda Maluku Irjen Pol. Suwondo Nainggolan, serta perwakilan Kementerian ESDM, Satgas Penertiban Kawasan Hutan, TNI AU, dan PT Antam.
Seluruh hasil pembahasan selanjutnya akan dibawa Wakil Menteri Pertahanan RI ke tingkat pimpinan untuk dilaporkan kepada Presiden RI sebagai bahan pertimbangan kebijakan menjelang kunjungan kerja Menteri Pertahanan ke Maluku.
