“Ini aspirasi yang paling kuat. Warga meminta Polindes diaktifkan dan tenaga kesehatan harus tinggal serta aktif melayani di desa, bukan hanya tercatat secara administratif,” tegas Alhidayat.
Keluhan serius juga muncul dari sektor pendidikan, khususnya di wilayah pegunungan. Masyarakat menyoroti banyaknya guru yang telah ditempatkan, namun tidak menetap dan jarang hadir mengajar di daerah tugas.
“Guru sudah ditempatkan, tetapi tidak tinggal dan tidak mengajar secara rutin. Dampaknya langsung dirasakan oleh anak-anak,” ungkapnya.
Alhidayat menegaskan, seluruh aspirasi yang dihimpun dalam pelaksanaan reses tersebut akan menjadi catatan penting DPRD Maluku, khususnya Komisi III, untuk diperjuangkan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
“Kami akan mengawal semua aspirasi ini agar ada tindak lanjut nyata, sehingga pelayanan dasar dan pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke pelosok desa,” pungkasnya. (AM-29)
