Soroti Kompetensi Pejabat Pemerintah
PUSHAM UII turut mempertanyakan penempatan sejumlah pejabat dalam pemerintahan yang dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan kompetensi bidang yang ditangani.
Sahid Hadi mengatakan jaminan HAM membutuhkan pejabat yang kompeten dan memahami posisi negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM.
Menurutnya, ketidaksesuaian kompetensi pejabat dengan bidang yang ditangani dapat berdampak pada kualitas kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan.
PUSHAM UII Sebut Persoalan Demokrasi Perlu Mendapat Perhatian
Dalam rilis tersebut, PUSHAM UII juga menyoroti sejumlah pernyataan Presiden Prabowo yang dinilai menunjukkan kecenderungan membangun citra kehebatan diri.
Heronimus Heron menilai pernyataan-pernyataan tersebut perlu dicermati karena seorang presiden merupakan pejabat publik yang setiap pernyataannya dapat memiliki konsekuensi terhadap kebijakan dan masyarakat.
PUSHAM UII kemudian menyimpulkan bahwa berbagai persoalan tersebut memperlihatkan empat kecenderungan utama, yakni militerisasi kebijakan, kebijakan tanpa riset, pengangkatan pejabat yang dinilai tidak kompeten, serta kecenderungan megalomaniak dalam komunikasi politik.
