Ia juga menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari penggunaan anggaran desa, pelibatan militer dalam pembangunan, pendirian koperasi di lokasi yang dinilai kurang strategis, hingga pelatihan dasar kemiliteran bagi pengelola koperasi.
Menurut Heron, koperasi semestinya dibangun melalui mekanisme partisipatif dan dikelola bersama anggota, bukan melalui pendekatan top-down.
PUSHAM UII menilai persoalan tersebut berpotensi mengikis posisi desa sebagai garda terdepan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Desa.
Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat Dipertanyakan
PUSHAM UII juga mengkritisi kebijakan Sekolah Unggulan Garuda dan Sekolah Rakyat.
Despan Heryansyah menilai Sekolah Unggulan Garuda berpotensi menciptakan elitisme dalam sistem pendidikan nasional. Ia mempertanyakan dasar pembentukan program tersebut yang mengacu pada Perpres Nomor 116 Tahun 2025.
Menurut Despan, kebijakan pendidikan semestinya tidak hanya menciptakan sekolah unggulan, tetapi juga memperkuat sekolah-sekolah di daerah terpencil, memperbaiki infrastruktur, serta membangun sistem pendidikan yang inklusif.
Sementara itu, Program Sekolah Rakyat dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sosial.
