Despan juga mengkritisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang menurutnya baru memberlakukan larangan terkait pemotongan dana pendidikan untuk MBG secara efektif pada 2028.
Ia menilai kondisi tersebut membuat persoalan pemenuhan hak atas pendidikan masih berpotensi berlangsung dalam dua tahun ke depan.
Food Estate Disebut Memicu Konflik Agraria
Peneliti Bisnis dan HAM PUSHAM UII, Sahid Hadi, menyoroti program food estate yang dinilai telah memicu berbagai konflik di tingkat masyarakat.
Menurut Sahid, pelibatan militer dan kepolisian, pengambilalihan lahan warga, serta perubahan fungsi lahan menjadi persoalan serius dalam pelaksanaan program tersebut.
Ia menilai pemerintah seharusnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program food estate, bukan sekadar memindahkan lokasi pelaksanaannya.
PUSHAM UII juga mendorong adanya pemulihan hak masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut.
KDMP Dinilai Mengganggu Partisipasi Masyarakat Desa
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih turut menjadi sorotan.
Peneliti gerakan sosial PUSHAM UII, Heronimus Heron, menilai pola pelaksanaan KDMP justru berpotensi mengganggu hak masyarakat atas partisipasi publik dan pelayanan publik yang optimal.
