Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) menyampaikan catatan kritis terhadap sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia.
Dalam rilis medianya, PUSHAM UII menilai pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 14 Agustus 2026 belum memberikan perhatian memadai terhadap persoalan ruang sipil, perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta dampak sejumlah kebijakan pemerintah terhadap masyarakat.
PUSHAM UII menyoroti enam isu utama, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG), food estate, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Sekolah Unggulan Garuda dan Sekolah Rakyat, Universitas Republik Indonesia (URI), serta menguatnya militerisme dalam ruang sipil.
MBG Dinilai Mengabaikan Hak atas Pendidikan
Direktur PUSHAM UII, Despan Heryansyah, menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis telah mengesampingkan pemenuhan hak atas pendidikan.
Menurutnya, dasar hukum program tersebut dinilai lemah karena hanya bertumpu pada Perpres Nomor 83 Tahun 2024. PUSHAM UII juga menyoroti catatan Komnas HAM yang disebut mencatat sekitar 38.000 anak terdampak persoalan terkait program MBG.
