AMBON, arikamedia.id – Baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengungkap ada lebih dari 300 permohonan pemekaran daerah yang mengantre di meja pemerintah. Dia menyampaikan belum ada rencana mengabulkan permohonan pemekaran tersebut. Dirinya memastikan moratorium masih tetap berlaku. “DOB (daerah otonom baru) tidak ada DOB, tidak ada DOB sementara di seluruh tanah air ya,” ujar Jokowi.
Menyikapi hal itu Guru Besar Universitas Pattimura (Unpatti), Prof.Dr. Aholiab Watloly, S.PAK, H.Hum mengatakan, Presiden sudah mengambil langkah dengan mengisi kekosongan dengan kebijakan moratorium.
Watloly menyebut, moratorium di satu sisi mengerem untuk hal tertentu, tetapi di lain sisi dia harus menjadi sebuah cakrawala baru untuk mengentaskan masalah di wilayah baru. “Misalnya Presiden sudah lakukan itu di Papua, namun sayangnya dia bersifat politis. Dia tidak berbasis pada kebijakan geopoltik dan geokultur yang luas. Menurut saya dimensinya harus diperluas untuk mengatasi apa yang menjadi konsern Presiden yaitu mengatasi kemiskinan di wilayah kepulauan dan itu banyak di Indonesia bagian timur,” kata Watloly, kepada arikamedia di sela-sela kegiatan Konsultasi Delphi Jumat (28/06/2024).
Diungkapkan, itu langkah strategis karenanya mesti ada diskresi untuk membuka wilayah-wilayah baru karena ini wilayah kepulauan. Jadi mesti tawaran baru DOB mesti dipertimbangkan di wilayah kepulauan.
