SINERGI Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dan KPU Provinsi Maluku diharapkan mampu menciptakan pola koordinasi yang lebih efektif, sehingga setiap pelaksanaan tugas kelembagaan dapat berjalan berdasarkan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, integritas, dan akuntabilitas.
Kerja sama Kejati dan KPU juga dinilai memiliki arti penting dalam mendukung kualitas penyelenggaraan Pemilu di Maluku.
Hal ini dikatakan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Rudy Irmawan, saat Penandatanganan PKS bersama Ketua KPU Provinsi Maluku, M. Shaddek Fuad, di Aula Lantai III Kejati Maluku, Rabu (12/8/2026).
“Oleh karena itu, saya berharap kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen. Harus ada tindak lanjut yang nyata. Harus ada koordinasi yang aktif dan yang paling penting, harus ada keberanian untuk mencegah persoalan hukum sebelum persoalan itu terjadi,” tegasnya.
Dengan koordinasi yang kuat, potensi persoalan hukum dapat diantisipasi lebih awal tanpa mengganggu tahapan penyelenggaraan Pemilu.
Rudy berharap PKS yang telah ditandatangani menjadi komitmen bersama untuk menjaga integritas kelembagaan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
“Semoga kerja sama ini dapat diwujudkan melalui langkah-langkah konkret dalam menjaga hukum, menjaga integritas kelembagaan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu,” pungkasnya.
