Seluruh pemangku kepentingan yang hadir sepakat bahwa penyelesaian persoalan lahan harus dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan hukum guna menghindari hambatan yang dapat mempengaruhi jadwal pelaksanaan groundbreaking maupun tahapan pengembangan selanjutnya.
Rapat dihadiri unsur Kementerian ESDM, Pemerintah Provinsi Maluku, Forkopimda Maluku, SKK Migas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, serta manajemen Inpex Masela Ltd selaku operator pengembangan Lapangan Abadi Masela.
Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si yang hadir dalam rapat tersebut menegaskan dukungan penuh Polda Maluku terhadap percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.
“Lapangan Abadi Masela bukan hanya proyek strategis bagi Maluku, tetapi juga memiliki arti penting bagi kepentingan nasional. Karena itu, Polda Maluku berkomitmen mendukung seluruh tahapan pembangunan melalui pengamanan yang profesional, terukur, dan humanis guna memastikan investasi strategis ini dapat berjalan aman dan lancar,” tegas Kapolda Maluku.
Menurut Kapolda, keberhasilan pembangunan Masela membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, pelaku usaha, dan masyarakat sehingga setiap tahapan proyek dapat dilaksanakan secara kondusif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
